Anggaran Sisa Cukup, Bawaslu Tak Ajukan Anggaran Tambahan Untuk PSU

Updated: Apr 12, 2021

terasbanua.com, Banjarmasin - Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan pada 9 Juni mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi (Kalsel) tidak mengajukan anggaran tambahan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah memaparkan anggaran sisa Pilkada tahun lalu cukup untuk PSU mendatang. Foto : Hamdiah
Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah memaparkan anggaran sisa Pilkada tahun lalu cukup untuk PSU mendatang. Foto : Hamdiah

Pasalnya Bawaslu Provinsi Kalsel menilai anggaran sisa pilkada tahun lalu cukup untuk digunakan pada anggaran PSU nanti.


"Alhamdulillah masih ada sisa yang kemarin. Sisanya itu kita coba simulasikan untuk pengawasan ini kemungkinan cukup untuk mendanai sehingga kami tidak mengajukan anggaran baru kepada Pemprov Kalsel terkait pengawasan," ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah usai mengikuti rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanana PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pilgub Kalsel, Senin (29/3/2021).


Kendati demikian, pihaknya hanya akan mengajukan fasilitas protokol kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk pelaksanaan PSU mendatang.


"Tetapi kami mintakan alat pelindung diri terkait protokol kesehatan Covid-19 itu. Nanti kami usulkan pada pemerintah provinsi baik pengadaan barang ataupun misalnya dananya tapi untuk saat ini kami membutuhkan dalam bentuk barang saja," tuturnya.


Sementara itu, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi telah mengajukan anggaran PSU sebesar 23 miliar pada pilgub Kalsel yang awalnya 19 miliar.


"Kami mengajukan anggaran tadi 19 miliar tetapi ternyata ada kekurangan terakhir kita minta 23 miliar pada Pemprov Kalsel," ujar Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji.


Sarmuji membeberkan bahwa anggaran sisa pada pilkada tahun lalu tertinggal sebesar 10 miliyar.


"Mudah-mudahan kawan di kabupaten/kota masih ada anggaran tersisa jadi tidak banyak yang kurang. Kekurangannya berapa kami konsulkan dengan Badan Keuangan daerah," pungkas Sarmuji.


(Hamdiah)

16 views0 comments