KPU Kalsel Gelar Rakor Persiapan PSU Nanti

Updated: Apr 12, 2021

terasbanua.com, Banjarmasin - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar rapat koordinasi (Rakor) sekaligus sosialisasi terkait pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah di Kalsel, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI beberapa waktu lalu.

KPU Kalsel mengelar Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan PSU di beberapa daerah di Kalsel
KPU Kalsel mengelar Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan PSU di beberapa daerah di Kalsel

Dalam rakor ini turut dihadiri stakeholder terkait di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (29/3/2021).


"Hari ini kita mengumpulkan stakeholder untuk memberi tahukan bahwa  kita akan melaksanakan PSU. Kita diperintahkan untuk mengelar PSU di 24 TPS di Kecamatan Binuang, 5 Kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 1 Kecamatan di Banjarmasin Selatan," ucap Sarmuji, Ketua KPU Provinsi Kalsel kepada awak media.


Selain meminta PSU di beberapa daerah di Kalsel yang dianggap suara pemilih tidak sah. MK juga meminta KPU Provinsi Kalsel membentuk Badan ad hoc penyelenggara pemilu atau pemilihan (PPK, PPS, KPPS) yang baru pada PSU nanti.


"PSU ini kita akan merekrut Badan ad hoc yang baru yakni PPK dan PPS dan KPPS dengan perintah MK yang meminta baru. Jadi tidak ada lagi petugas 2020 lalu itu yang terlibat pelaksanaan PSU nanti," tuturnya.


Sebelum pelaksanaan PSU nanti pihaknya juga akan merapikan data pemilih terdaftar sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap pindahan (DPTh) dan daftar pemilih tetap tambahan (DTPb) yang akan diundang dalam pelaksanaan PSU pada 9 Juli mendatang.


"Malam tadi kami sudah menerima surat dari KPU RI bahwa yang akan diundang dalam PSU nanti DPT, DPTh dan DTPb yang 2020 lalu. Tapi DPTb itu akan kami sisir apakah DPTb itu masuk datanya di TPS seperti itu. Jadi kami lebih selektif dan dicermati lagi pemilih yang akan melakukan pilihan pada 9 Juni 2021 mendatang," ujar Sarmuji.


Dalam rakor ini juga membahas tahapan jadwal pelaksanaan PSU nanti apakah ada perbaikan lagi karena dalam perkiraan yang berkenaan dengan perekrutan badan ad hoc hingga terbentuknya KPPS memerlukan waktu yang banyak. Selain itu, pembahasan lainnya terkait logistik dan pendistirbusiannya nanti.


"Kita sudah menyusun tahapan jadwal dan hari ini kita putuskan jadwal tahapan itu apakah diperbaiki lagi. Kami juga menyusun tentang logistik dan pendistribusiannya," pungkasnya.


(Hamdiah)

4 views0 comments