Search Results

284 items found

Blog Posts (283)

  • Melihat Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kerja Polri, Puslitbang Polri Kunjungi Polda Kalsel

    terasbanua.com, Banjarmasin - Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri kunjungi Polda Kalsel dalam rangka supervisi dan penelitian tingkat kepercayaan publik terhadap Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri TA.2021. Senin (29/3/2021) pagi di ruang kerja Kapolda Kalsel. Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Guntur Setyanto mengatakan penelitian dari pusat langsung ke daerah kewilayahan ini untuk menganalisis, memperoleh data, fakta dan Informasi serta masukan dari publik terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Tujuan dari penelitian ini, kata Brigjen Pol Guntur Setyanto adalah untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat dari 6 fungsi layanan kepolisian yaitu fungsi lalu lintas, reserse kriminal, resnarkoba, intelkam, binmas dan sabhara. "Tugas yang paling penting kami adalah melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan, baik dibidang pembinaan maupun operasional kepolisian melalui kegiatan inovasi dan rekayasa, pengawasan uji terhadap materiil Polri," terangnya. Dalam penelitian tersebut ada 5 indikator pengungkit layanan yang dilihat yaitu Bukti langsung (Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance) dan kesesuaian (Conformance). Selain Polda Kalsel, selanjutnya Tim Puslitbang Polri melanjutkan kunjungan kerjanya ke Polresta Banjarmasin, Polres Banjarbaru, Polres Banjar, Polres Tapin, Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Polres Barito Kuala (Batola). Terhadap Kinerja Polri TA.2021. Selain itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Puslitbang Polri yang akan melakukan survey kepercayaan publik terhadap tugas-tugas Polri di wilayah hukum Polda Kalsel. "Saya harapakan survey ini menjadikan informasi sebagai indikator tingkat kepercayaan masyarakat dan bisa memberikan masukan kepada kami," tutup Kapolda Kalsel. (Krisna)

  • Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli, Polres Kotabaru SP3 Laporan Tim 2BHD

    terasbanua.com, Kotabaru - Proses laporan tim pemenangan paslon Burhanudin-Bahrudin (2BHD) terhadap Ketua Bawaslu Kotabaru, proses lidik dihentikan (SP3) oleh Polres Kotabaru. Ketua tim pemenangan Paslon Burhanuddin-Bahruddin, Sutrisno selaku pelapor beberapa minggu lalu. Melaporkan Ketua Bawaslu Mohamad Erfan, atas dugaan pelanggaran Undang Undang ITE yang dilakukan terlapor di media sosial melalui akun messenger miliknya. Setelah menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi ahli Kominfo, dan meminta pendapat dari ahli bahasa dan pidana, Polres Kotabaru SP3kan kasus ini, dan dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan Nomor : B/05/III/2021/Reskrim. Ditandatangani Kasat Reskrim Polres Kotabaru AKP Abdul Jalil. Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin, melalui Kasatreskrim AKP Abdul Jalil, yang dikonfirmasi melalu via WhatsApp, Senin (29/03/2021) mengatakan sebelum SP3 atau henti lidik, pihaknya sudah berkordinasi dan mendengarkan keterangan para saksi ahli. "Sebelum SP3 henti lidik, penyidik sudah berkoordinasi sebelumnya dengan saksi ahli Kominfo, dan meminta pendapat dari ahli pidana dan ahli bahasa," ujar Abdul Jalil. Menanggapi hal itu, kuasa hukum paslon 2 BHD M Hafidz Halim, melalui via WhatsApp, mengaku tidak puas dengan surat SP3 atau henti lidik, yang dituangkan dalam surat oleh Reskrim Polres Kotabaru. "Kalau ditanya kepuasan tentu kami jawab tidak puas, karena dalam surat yang kami terima terkait penghentian penyelidikan didapat alasan adanya penafsiran dari ahli ITE tentang unsur tindak pidana pencemaran nama baik oleh Akun Erfan Erf melalui massenger Facebook kepada saksi," kata Hafidz Menurutnya, lebih lanjut dijelaskan Hafidz, mesti adanya ahli bahasa dan ahli hukum pidana yang menjabarkan isi percakapan tersebut. "Setelah kami diskusikan dan mendengar keterangan beberapa ahli hukum pidana salah satunya pakar hukum pidana Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH., Cpcle yang juga merupakan Dosen Universitas Bayangkara Jakarta, tentu kami akan meminta ulang pemeriksaan dengan bersurat kepada Institusi yang memiliki kewenangan," pungkasnya. (Her)

  • Zakat Jelang PSU Bisa Disebut Kampanye? Bawaslu Kalsel : Kita Kaji Dulu

    terasbanua.com, Banjarmasin - Menjelang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan pada 9 Juni mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel menegaskan tidak ada lagi tahapan kampanye yang dilakukan pasangan calon (paslon). Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah kepada terasbanua.com usai mengikuti rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanana PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pilgub Kalsel, Senin (29/3/2021). "Intinya tidak berkampanye karena kampanye tidak ada pada tahapan PSU ini berdasarkan Pasal 71 (PKPU 18/2020) dalam PSU pascaputusan MK," ungkapnya. Apabila ada salah satu paslon yang memberikan zakat atau lainnya dengan dalih untuk berbuat amal ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah bisa disebut indikasi kampanye? Erna menjawab bahwa selagi tindakan paslon tidak ada niat yang terselubung hingga ada indikasi kampanye dan menyalahi aturan maka tidak ada larangan. "Jadi apakah berbagi zakat itu bagian dari kampanye nanti ada definisi kampanye. Karena kampanye itu paslon mengajak orang lain untuk memilih yang bersangkutan dengan menyampaikan misi visi dan program kerjannya" ucap Erna. "Selama tidak memenuhi unsur kampanye maka tidak ada larangan untuk itu," tambahnya. Menurutnya perlu kajian dan telaah terlebih dahulu apakah tindakan paslon menjelang PSU tersebut masuk dalam unsur kampanye atau tidak. "Ada indikasi kampanye atau tidak. Itu perlu dikaji lagi dan perlu ditelaan. Apakah ini masuk unsur kampanye atau tidak. Apakah terpenuhi atau tidak dalam definisi kampanye tersebut," tuturnya. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kalsel baik dari pendukung Paslon agar bisa menghormati proses PSU dan terhindar dari hal-hal yang menganggu kelancaran pelaksanaan PSU nanti. "Kami menghimbau semua masyarakat dan paslon serta tim sukses atau siapapun itu untuk menjaga proses menuju PSU ini supaya bisa berjalan aman dan lebih kondusif," akhirnya. Hamdiah

View All